JAKARTA - Hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia memasuki babak baru dengan fokus pada sinergi hukum dan imigrasi. Pertemuan resmi digelar di Jakarta pada Selasa, 27 Januari 2026, untuk membahas kerja sama yang lebih konkret dan berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa hubungan kedua negara telah lama terjalin dan perlu terus dijaga. Menurutnya, kerja sama ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi harus menghasilkan langkah nyata dalam penanganan isu lintas negara.
“Kunjungan ini bukan sekadar agenda diplomatik rutin, melainkan mencerminkan kesungguhan Indonesia dan Australia untuk menjaga dan memperkuat hubungan yang sudah terbangun lama, terutama dalam bidang hukum, keimigrasian, dan penanganan berbagai persoalan lintas negara yang semakin kompleks,” ujar Yusril di Jakarta, Rabu. Pernyataan ini menekankan pentingnya aksi nyata dalam hubungan bilateral.
Yusril juga menyoroti tantangan yang muncul akibat perbedaan regulasi, norma hukum, dan prosedur administratif antarnegara. Ia menekankan bahwa komunikasi terbuka dan hubungan baik antar pemimpin dan institusi menjadi kunci penyelesaian kendala tersebut.
“Pengalaman menunjukkan bahwa iktikad baik dan komunikasi yang erat sering kali menjadi kunci untuk menyelaraskan berbagai kendala normatif yang ada,” tambahnya. Pendekatan ini dinilai efektif untuk membangun harmonisasi hukum lintas negara.
Fokus Kerja Sama dalam Isu Narapidana dan Rehabilitasi
Dalam pertemuan tersebut, Yusril menyampaikan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap isu abolisi, amnesti, grasi, dan rehabilitasi. Termasuk juga kemungkinan kerja sama pemulangan narapidana warga negara Indonesia yang berada di luar negeri melalui perjanjian bilateral.
Indonesia telah memulai pembahasan awal dengan beberapa negara, salah satunya Filipina, untuk memastikan proses pemulangan narapidana berjalan lancar. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi warga negara yang berada di luar negeri.
Australia menyambut baik penguatan kerja sama dengan Indonesia. Menteri Dalam Negeri, Imigrasi, Kewarganegaraan, Keamanan Siber, dan Seni Australia Tony Burke menegaskan komitmen negaranya untuk bekerja erat dengan Indonesia di berbagai bidang hukum dan imigrasi.
“Australia memandang Indonesia sebagai mitra utama di kawasan. Kerja sama di bidang imigrasi, penegakan hukum, dan mobilitas masyarakat memiliki arti penting bagi kedua negara dan kami ingin memastikan kolaborasi ini semakin kuat ke depan,” kata Burke. Pernyataan ini menekankan posisi strategis Indonesia bagi Australia di kawasan Asia-Pasifik.
Sinergi untuk Penanggulangan Penyalahgunaan dan Keamanan
Pertemuan bilateral ini menekankan perlunya kerja sama menghadapi tantangan lintas negara, termasuk masalah hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan. Sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari apresiasi atas kerja sama yang sudah berjalan hingga peluang penguatan kolaborasi ke depan.
Salah satu fokus utama adalah penanggulangan penyelundupan manusia. Kedua negara sepakat menggunakan pendekatan kolaboratif yang menyeimbangkan aspek keamanan dan kemanusiaan.
Nilai strategis program Working Holiday Visa bagi generasi muda kedua negara juga menjadi sorotan. Program ini dianggap penting untuk mendorong mobilitas masyarakat dan pertukaran budaya yang bermanfaat.
Perwakilan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa program Working Holiday Visa mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat Indonesia. Evaluasi dilakukan terkait kendala teknis sebelumnya akibat tingginya jumlah pendaftar.
Ke depan, Ditjen Imigrasi berharap kendala teknis dapat diantisipasi dengan lebih baik. Selain itu, ada peluang penambahan kuota permohonan bagi warga Indonesia yang ingin mengikuti program ke Australia.
Mendorong Tata Kelola Hukum dan Imigrasi yang Humanis
Pertemuan ini menegaskan komitmen Kemenko Kumham Imipas RI untuk mendorong tata kelola hukum dan imigrasi yang adaptif dan responsif terhadap tantangan global. Kedua negara sepakat bahwa kerja sama harus mengutamakan pendekatan humanis sekaligus efektif secara administratif.
Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan hukum dan imigrasi kedua negara. Dengan kolaborasi yang kuat, masalah lintas negara dapat ditangani lebih cepat dan tepat.
Selain itu, kerja sama ini juga menjadi sarana untuk memperkuat hubungan diplomatik. Hubungan bilateral yang kokoh diharapkan mampu menciptakan stabilitas regional yang lebih baik.
Pertemuan tersebut menegaskan bahwa komunikasi terbuka antar pemimpin dan institusi adalah kunci keberhasilan. Kepercayaan dan iktikad baik menjadi fondasi untuk menyelesaikan isu-isu kompleks lintas negara.
Kolaborasi Indonesia dan Australia dalam hukum dan imigrasi kini memasuki tahap implementasi yang lebih nyata. Semua program dirancang agar tidak hanya bersifat formal, tetapi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat kedua negara.
Kerja sama ini diharapkan menjadi contoh regional dalam pengelolaan isu hukum dan imigrasi secara komprehensif. Langkah ini menekankan pentingnya kemitraan strategis yang adaptif terhadap perubahan global.
Dengan pertemuan ini, Indonesia dan Australia memperlihatkan komitmen untuk terus menjaga hubungan bilateral. Sinergi hukum dan imigrasi menjadi pijakan penting bagi stabilitas dan keamanan kawasan.
